OTONOMI DAERAH

LANDASAN      HUKUM     PEMERINTAHAN  DAERAh

1.UU No.23/2014 tentang otonomi daerah

      otonomi daerah adalahhak,wewenang,dankewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.susunan pemerintahan daerah.

  1.pemerintah provinsi dipimpin oleh gubernur,gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui  mendagri.

  2.pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati ,,bupati bertanggung jawab kepada gubernur

  3.pemerintah kota dipimpin oleh walikota,walikota bertanggung jawab kepada gubernur

              3 asasdalam otonomi daerah yaitu dekonsentrasi,desentralisasi(otode),dan tugas pembantuan

 ada 3 prinsip otode(desentralisasi) yaitu:

>urusan absolut =>urusan pemerintah pusat atau mutlak,meliputi politik luar negeri,pertahanan,keamanan,yustisi/pendidikan,kebijakan moneter(ekonomi),fiskal(pajak),dan agama.

>urusan umum

>urusan konkuren

PELANGGARAB HAK PENGINGKARAN KEWAJIBAN

faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban :

1.faktor internal meliputi sikap egois,sikap tidak toleransi

2.faktor eksternal meliputi ketidaktegasan aparat penegak hukum.penyalahgunaan teknologi,penyalahgunaan kekuasaan